makalah sistem informasi manajemen | Implikasi Etis Dari Teknologi Informasi

Sistem Informasi Manajemen

“Implikasi Etis Dari Teknologi Informasi”

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

2016

BAB I

PENDAHULUAN

Pada saat ini, penggunaan komputer bukan menjadi hal baru lagi di kalangan masyarakat. Hampir semua perusahaan bahkan di setiap rumah terdapat perangkat komputer. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan komputer mulai dari kepentingan umum sampai kepentingan pribadi yang sifatnya rahasia. Penggunanya pun bervariasi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Oleh karena itu adanya perlindungan terhadap akses masuk untuk suatu komputer merupakan hal yang penting.

Perilaku kita diarahkan oleh moral, etika, dan  hukum. Undang-undang mengenai komputer telah diterapkan dibanyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti hak mendapatkan akses data, hak privasi, kejahatan komputer dan juga hak paten peranti lunak. Beberapa negara maju bahkan telah mengeluarkan undang-undang semacam ini, dan hukum di suatu negara dapat mempengaruhi penggunaan komputer di tempat lain di dunia. Perusahaan memliki kewajiban untuk menetapkan budaya etika yang harus diikuti oleh karyawannya. Budaya ini didukung oleh kredo perusahaan program-program etika. Etika komputer sangat penting karena masyarakat memiliki persepsi tertentu yang terkait dengan penggunaan komputer.

Untuk menjaga itu semua diperlukan sebuah aturan atau undang-undang khusus mengenai komputer dan penggunaannya. Pada dasarnya masyarakat memiliki empat hak dasar yang berkenaan dengan penggunaan komputer yaitu pribadi, akurasi, properly, dan akses. Semua itu harus didukung dengan sikap kita yang bijaksana dalam menggunakan komputer. Diperlukan adanya kombinasi antara moral, etika, dan hukum agar komputer digunakan secara tepat sesuai kebutuhan. Jika antara ketiganya berjalan dengan baik, penggunaan teknologi informasi komputer ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi semua pihak yang menggunakannya.

BAB II

PEMBAHASAN

A.      CAKUPAN PERSPEKTIF VERSUS CAKUPAN DESKRIPTIF

Cakupan perspektif menentukan bagaimana MIS (Management Information System) sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Jelas ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa yang memasuki dunia bisnis dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan.

Sehubungan dengan berbagai kejadian akhir-akhir ini yang melibatkan perusahaan dan para  eksekutif yang tidak memenuhi tanggung jawab etis mereka, pendekatan etika secara perspektif mungkin terlihat naïf dan berandai-andai. Disadari bahwa beberapa orang akan menyalahgunakan system informasi. Tujuannya adalah untuk menyadarkan bahwa pelaku bisnis pada umumnya dan spesialis informasi pada khusunya memiliki tanggung jawab tertentu di dalam batasan etis, moral, dan hukum.

B.       MORAL, ETIKA, DAN HUKUM

1.    Moral

Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama, tetapi terdapat kesamaan diantara semuanya. “Melakukan apa yang secara moral benar”, adalah landasan dasar perilaku kita.

2.    Etika

Kata etika berasal dari Bahasa Yunani ethos, yang berarti “karakter”. Etika (ethics) adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, atau profesi. Tidak seperti moral, etika bisa jadi amat bervariasi dari satu komunitas dengan yang lain.

3.    Hukum

Hukum (law) adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Pada tahun 1966 kasus kejahatan komputer pertama menjadi berita ketika seorang programer untuk sebuah bank mengubah suatu program komputer sehingga program tersebut tidak akan menandai rekeningnya ketika terlalu banyak uang ditarik. Ia dapat terus menulis cek meskipun tidak ada uang di dalam rekeningnya. Tipuan ini bekerja hingga komputer tersebut rusak, dan pemrosesan manual mengungkapkan rekening dengan saldo yang sudah negatif dan tidak ditandai tersebut. Programer tersebut tidak dituntut atas kejahatan komputer, karena pada saat itu tidak ada hukum mengenai kejahatan tersebut. Sebaliknya, ia dituntut atas tuduhan membuat entri palsu pada catatan bank.

Ø  Undang-Undang Komputer Di Amerika Serikat

Setelah undang-undang komputer Amerika Serikat komputer mulai diterapkan, undang undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak merupakan fokus utama.

1.         Hak dan batasan akses data

Undang-undang kebebasan informasi (Freedom of Information Act) 1966 memberi warga negara dan organisasi-organisasi Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah federal, dengan beberapa perkecualian.

2.         Privasi

Tidak lama setelah undang-undang kebebasan informasi (Freedom of Information Act) diterapkan, pemerintah federal mencanangkan undang-undang privasi komunikasi elektronik (Electronic, Communications, Privacy Act) tahun 1968. Namun, undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang pada tahun 1968 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. 

3.         Kejahatan computer

Pada tahun 1984, kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan –peraturan yang secara khusus di terapkan pada kejahatan komputer:

a.         Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan (The Small Business Computer Security and Education Act) ditetapkan oleh Dewan Penasihat Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan (Small Business Computer Security and Education Advisory Council).

b.        Undang-undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan Melalui Komputer (Counterfeit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act) menetapkan bahwa merupakan suatu kejahatan federal jika seseorang mendapatkan akses tanpa otorisasi atas informasi yang berhubungan dengan pertahanan negara atau hubungan luar negeri.

C.      MELETAKKAN MORAL, ETIKA, DAN HUKUM PADA TEMPATNYA

Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk direpresentasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak terdefinisi secara tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan.

D.      KEBUTUHAN AKAN BUDAYA ETIKA

Keterkaitan manajemen dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka menajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. perilaku ini disebut dengan budaya etika.

Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh anggota organisasi. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui tiga tingkat, yaitu:

1.         Kredo Perusahaan

Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo perusahaan adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut oleh perusahaan.

2.         Program Etika

Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas biasa yang dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru.

3.         Kode perusahaan yang disesuaikan

Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. terkadang kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu.

Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinterkasi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan.

E.       ALASAN DI BALIK ETIKA KOMPUTER

James H. Moor mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta permusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi secara etis. Dengan demikian, aktivitas utama dalam etika komputer ada dua, yaitu: (1) menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan (2) merumuskan kebijakan yang akan menjaga agar teknologi digunakan di seluruh perusahaan secara etis.

James Moor mengidentifikasi tiga alasan utama dibalik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer, antara lain:

1.    Kelenturan secara logis

Moor mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Komputer akan melakukan tepat seperti apa yang diinstruksikan oleh pemrogram. Tetapi, jika komputer digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak etis, bahayanya akan terletak pada orang-orang yang ada dibalik komputer tersebut.

2.    Faktor Transformasi

Alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa kompter dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contoh yang baik adalah e-mail. Transformasi yang sama juga dapat dilihat dari cara manajer melaksanakan pertemuan.

3.    Faktor ketidaktampakan

Ketidaktampakan operasi internal memberikan kesempatan terjadinya:

·     Nilai pemrograman yang tidak tampak, yaitu perintah rutin yang dikodekan programer ke dalam program yang menghasilkan proses yang diinginkan pengguna. Selama proses penulisan program, programer harus melakukan serangkaian penilaian mengenai bagaimana program tersebut harus mencapai tugasnya. Hali ini bukan merupakan tindak kejahatan, namun lebih pada kurangnya pemahaman.

·     Perhitungan rumit yang tidak tampak, berbentuk program yang sangat rumit sehingga pengguna tidak dapat memahaminya.

·     Penyalahgunaan yang tidak tampak, mencakup tindakan yang disengaja, yang melintasi batasan hukum maupun etis.

Masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan dunia usaha ntuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Mason menciptakan klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer yang disebut PAPA. PAPA merupakan representasi dari empat hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi, yaitu privasi (privacy), akurasi (accuracy), kepemilikan (property), dan aksesibilitas (accesibility).

1.         Hak Privasi

Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh dua hal, yaitu meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata, dan meningkatnya nilai informasi dalam proses pengamnilan keputusan.

2.         Hak untuk Mendapatkan Keakuratan

Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa sistem berbasis komputer berisikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan sistem manual.

3.         Hak Kepemilikan

Yang dibahas disini adalah hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten dan persetujuan lisensi.

4.         Hak Mendapatkan Akses

Kini, kebanyakan informasi ini telah dikonversikan ke basis data komersial, sehingga membuat ketersediaanya untuk masyarakat berkurang. Untuk mengakses informasi ini, seseorang harus memiliki peranti keras dan peranti lunak komputer yang diharuskan dan membayar biaya akses.

F.       AUDIT INFORMASI

Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Beberapa auditor eksternal juga melaksanakan beberapa jenis audit internal dan mengawasi pekerjaan para auditor internal. Badan pengawas pasar modal telah menerapkan pembatasan-pembatasan pada jumlah audit internal yang dapat dilakukan oleh audit eksternal.

Dewan direktur mencakup komite audit, yang mendefinisikan tanggung jawab dari departemen audit internal dan menerima sebagian besar laporan audit. Direktur audit internal mengelola departemen audit internal dan biasanya melapor ke CEO atau direktur keuangan (chief financial officer - CFO). Posisi tingkat tinggi audit internal di dalam di dalam organisasi menjaga agar posisi ini dihormati sebagai aktivitas yang penting dan mendapatkan kerja sama dari para manajer di semua tingkat.

1.         Jenis Aktivitas Audit

a.         Audit Finansial (Financial Audit)

Audit finansial memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas, auditor internal  bekerjasama dengan auditor eksternal. Pada tugas lain, auditor internal melakukan seluruh pekerjaan audit sendiri.

b.        Audit Operasional (Operational Audit)

Audit operasional tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektifitas prosedur. Audit jenis ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem pada tahap analisis dari masa siklus perancangan sistem. Sistem yang dipelajari hampir selalu berbentuk virtual dan bukan fisik, namun tidak selalu melibatkan komputer.

Ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional, mereka mencari tiga fitur sistem dasar:

1)        Kecukupan pengendalian. Apakah sistem tersebut didesain untuk mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki kesalahan?

2)        Efisiensi. Apakah operasional sistem tersebut dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mencapai produktivitas yang terbesar dari sumber daya yang tersedia?

3)        Kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Apakah sistem tersebut memungkinkan perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya atau memecahkan masalahnya dengan cara yang disarankan?

c.         Audit Berkelanjutan (concurrent audit)

Audit berkelanjutan sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Sebagai contoh, audit internal dapat secara acak memilih karyawan dan memberikan slip gaji kepada mereka tanpa menggunakan sistem surat-menyurat perusahaan. Prosedur ini menjaga agar nama di catatan pembayaran gaji mewakili karyawan sungguhan dan bukanlah entri fiktif yang dibuat oleh seorang penyelia (supervisor) curang yang ingin mendapatkan gaji lebih.

d.        Desain Sistem Pengendalian Internal

Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Namun, auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk memengaruhi sistem tersebut. Auditor internal selayaknya berpartisipasi secara aktif dalam perancangan sistem karena dua alasan. Pertama, biaya untuk memperbaiki kelemahan sistem meningkat secara dramatis seiring dengan siklus masa hidup sistem. Kedua, untuk melibatkan para auditor internal dalam perancangan sistem adalah mereka menawarkan keahlian yang dapat meningkatkan kualitas sistem tersebut.

2.         Subsistem Audit Internal

Arsitektur yang umum mencakup subsistem input yang memasukkan data ke dalam basis data. Dalam sistem informasi finansial, subsistem audit internal merupakan salah satu subsistem input. Melibatkan auditor internal dalam tim perancangan sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik, dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika.

G.      MENERAPKAN ETIKA DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika, dapat memberikan fondasi untuk budaya etika yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut.

1.         Kode Etik

Association for Computing Machinery (ACM) yang didirikan pada tahun 1947, adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak.

Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan “keharusan” yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi empat bagian:

a.         Keharusan Moral Umum

Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral (memberi kontribusi kepada masyarakat; menghindari bahaya; berlaku jujur, dapat dipercaya, dan adil) dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum (hak milik, hak cipta, privasi, dan kerahasiaan).

b.        Tanggung Jawab Profesional yang Lebih Spesifik

Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Isu moral seperti berlaku jujur dalam melakukan evaluasi dan menghargai komitmen. Dan juga isu hukum dan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai komputer.

c.         Keharusan Kepemimpinan Organisasi

Sebagai pemimpin, anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna.

d.        Kepatuhan Terhadap Kode

Di sini, anggota ACM harus mengindikasi dukungan untuk kode etik.

Kode ACM membahas lima dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan komputer – moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Dalam kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak, kode tersebut mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di delapan hal penting, yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Dari delapan hal tersebut, lima diantaranya (yaitu masyarakat, klien dan atasan, manajemen, profesi, dan kolega) berkaitan dengan tanggung jawab dimana ahli tersebut menjadi bagian. Dan dua lainnya (produk dan penilaian) berkaitan dengan kinerja profesional, serta satu yang terakhir (diri sendiri) berkaitan dengan peningkatan diri sendiri.

2.         Pendidikan Etika Komputer

a.         Mata Kuliah di Perguruan Tinggi

Di awal pendiriannya, ACM merancang suatu model kurikulum komputer yang menentukan berbagai mata kuliah komputer yang harus ditawarkan institusi pendidikan. Perguruan tinggi dan universitas telah mengajarkan etika komputer sejak beberapa waktu lamanya. Sekolah-sekolah bisnis biasanya menawarkan mata kuliah etika atau mengintegrasikan ilmu tersebut ke dalam mata kuliah bisnis seperti pemasaran dan akuntansi. Beberapa mata kuliah online juga tersedia. University of Phoenix menawarkan mata kuliah interdisipliner dalam bidang etika untuk mahasiswa jurusan teknologi informasi tingkat strata satu, dan American College of Computer & Information Sciences menawarkan mata kuliah etika komputer dalam kurikulum SIM mahasiswa strata satunya.

b.        Program Profesional

Asosiasi Manajemen Amerika menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting saat ini, seperti etika. Survei Nilai Perusahaan AMA 2001 menemukan bahwa 23 persen dari perusahaan responden mengikuti panduan etika dan integritas hanya pada separuh waktu, dan 33 persen sering kali mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan kenyataan sesungguhnya. Forum Isu Khusus AMA dilaksanakan di New York City pada bulan November 2002 untuk membahas isu-isu ini. Salah satu pembicaraannya adalah Frank Ashen, Direktur Etika di Bursa Efek New York.

c.         Program Edukasi Swasta

Legal Knowledge Company, menawarkan modul mata kuliah berbasis Web yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika. Mata kuliah ini ditujukan untuk dipergunakan perusahaan yang berusaha meningkatkan kesadaran beretika karyawannya.

Mata kuliah perguruan tinggi memungkinkan mahasiawa untuk bersiap-siap mengatasi permasalahan etika ketika mereka memasuki industri, dan program profesional dan swastamemungkinkan manajer dan karyawan di setiap tingkatan untuk menjaga kesadaran beretika serta komitmen mereka seiring dengan perubahan tuntutan sosial.

H.      ETIKA DAN CIO

Sejak tahun 2002, para CEO dan CFO diharuskan oleh hukum untuk menandatangani keakuratan laporan keuangan mereka. Persyaratan ini meletakkan tanggung jawab di bahu para eksekutif serta unit pelayanan informasi perusahaan dan unit pelayanan informai yang berkenaan dengan bisnis untuk memberikan informasi finansial yang dibutuhkan kepada para eksekutif.

Pelayanan informasi hanyalah merupakan satu unit di dalam struktur organisasi, namun berada pada posisi kunci yang memiliki pengaruh terbesar dalam memenuhi tuntutan pemerintah maupun masyarakat akan pelaporan keuangan yang akurat. Terlebih lagi, sebagai seorang eksekutif yang memiliki tanggungjawab terhadap informasi penuh waktu, CIO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya-upaya untuk memenuhi tujuan pelaporan ini. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut:

1.         Mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi.

2.         Mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan.

3.         Mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan.

4.         Mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian.

5.         Secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan.

6.         Mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi.

I.         PENGARUH SARBANEX-OXLEY

Jika dahulu sebelum tahun 2002 tidak ada alasan yang kuat mengepa CIO harus menjadi mercusuar integritas informasi di dalam perusahaan, sekarang alasan itu sudah ada. Untuk merespon skandal keuangan di Enron, WorldCom (sekarang MCI), HealthSouth, dan Tyco, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang Sarbanes-Oxley (secara resmi dinamai Undang-Undang Perlindungan Investor dan Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik tahun 2002). Proposal undang-undang ini disetujui oleh DPR 423-3 dan Senat 99-0, dan disahkan oleh presiden Bush pada 30 Juli 2002. Tujuan dari Sarbanes-Oxley, yang dikenal dengan SOX, adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan.

SOX terdiri atas 10 pasal utama, 2 diantaranya secara langsung memengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan:

1.    CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan.

2.    Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal.

Jika CEO dan CFO harus menandatangani keuangan perusahaan, maka CIO dan pelayanan informasi harus memberikan informasi keuangan yang memiliki empat dimensi informasi, yaitu relevansi, keakuratan, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Dan jika semua perusahaan harus memiliki staf auditor internal, mereka harus diwakili dalam penyusunan semua sistem informasi, bukan hanya sistem keuangan.

BAB III

KESIMPULAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita harus melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum yang berlaku. Meskipun teknologi informasi digunakan dalam dunia maya, namun perlu diketahui aturan-aturan yang mengikat saat memanfaatkan teknologi informasi tersebut.

Etika sangatlah penting dalam kehidupan. Bahkan dalam suatu perusahaan perlu diterapkan budaya etika, yang mulai dilakukan oleh Manajemen Tingkat Atas sebagai contoh untuk para karyawannya. Hal ini dapat dicapai dengan diawali menetapkan kredo perusahaan, dilanjutkan dengan menetapkan program etika, dan kemudian berakhir penetapan kode etik perusahaan sebagai budaya etika.

Dalam suatu perusahaan, etika komputer mengharuskan CIO untuk waspada terhadap penggunaan komputer dan menempatkan kebijakan, serta memastikan kepatuhan pada budaya etika tersebut. Manajer-manajer lain di bawah CIO dan semua pegawai yang menggunakan komputer atau yang terpengaruh oleh komputer turut serta bergabung dan mendukung CIO dalam tanggung jawab penggunaan komputer.